Tentang Kami

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968.

Pada Tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.

Dan sejak berdirinya yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong hingga Kabinet Kerja sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, terdiri dari beberapa unit eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2015. Direkotrat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di dalamnya merupakan unit eselon II termuat dalam pasal - pasal dengan salah satu fungsi dan tugasnya adalah :


  1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

  3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Layanan Kami

Pilih Fitur Di Bawah

Information related to system & business flow

System Information

  • All
  • Business Flow Diagram
Business Flow Diagram
Flow Personalisasi
Flow Aktivasi
Lembaga Produsen

Daftar Lembaga Produsen Sudah TKDN dan BPPT

Kontak Kami

Your message has been sent successfully.
There was a problem validating the form please check!